Pembelajaran Kelas Rangkap

Pembelajaran Kelas Rangkap

D

I

S

U

S

U

N

Firmansyah, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar  Belakang

PKR Sebagai suatu bidang kajian strategi pembelajaran merupakan suatu hal yang relative baru baik para guru maupun calon guru SD. Oleh karena itu  kami dari kelompok III membahas tentang gambaran tentang bagaimana PKR dalam menganalisis model-model PKR itu sendiri baik para gurunya sendiri. Untuk lebih memahami maksud dari PKR dalam menganalisis dan menggambarkan PKR kami menyajikan materi tersebut dalam suatu makalah kami..

B.     Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahnnya adalah sbb :

1.      Bagaimana Prinsip dan Pola dasar PKR ?

2.      Bagaimana Bentuk aneka model pembelajaran ?

3.      Bagaimana memelihara suasana belajar ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Prinsip dan Pola Dasar PKR

     1. Prinsip Umum dan Khusus

Prinsip PKR adalah ketentuan-ketentuan umum khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. PKR seperti pembelajaran [ada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum baik bersifat psikologis pedagogis maupun didaktik-metodik.

Yang bersifat psikologis-pedogogis adalah yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa, sedang yang bersifat didaktik-metodik adalah yang berkenann dengn strategi perilaku siswa, sedang yang bersifat didaktik-metodik adalah yang berkenaan dengan startegi /prosedur pemecahan.

·         Beberapa Prinsip umum psikologis-pedagogis antara lain sbb :

·         perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya

·         Motivasi sangat diperlukan dalam belajar baik yang datang dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik maupun yang datang dari luar diri siswa atau motivasi intstrumental.

·         Belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui transformasi pengalaman.

·         Belajar dari teman seusia atau per group terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dngan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang.

·         Pencapaian dampak instructional dan dampak pengiring menuntut lingkungan dan suasana belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan belajar yang dirancang dengan baik oleh guru dan terciptanya suasana dalam belajarmsecara konstektual.

Implementasi dari prinsip umum psikologis-pedagogis terhadap pembelajaran adalah munculnya prinsip-prinsip didaktik-metodik sbb :

1. Penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual
2. Pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa
3. Penerapan aneka  pendekatn, metodek dan teknik pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa dalam keseluruhan siklus proses belajar
4. Penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengirim

Disamping memiliki prinsip umum seperti tersebut diatas, PPKR memiliki beberapa prinsip khusus sbb :

a.       keserampakan kegiatan belajar mengajar

Dalam PPKR seorang guru dalam waktu yang bersamaan misalnya dari pukul 8.00-9.20 (2 jam pelajaran ) menangani pembelajaran IPA untuk kelas IV dan IPS Kelas VI.

b.      Kadar tinggi waktu keaktifan akademik

Yang dimaksud dengan waktu keaktifan akademik atau disingkat WKA adalah waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar (membaca, menyimak, menulis, berlatih keterampilan, Berdiskusi).

c.       Kontak psikologis guru-murid yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan PKR interaksi guru dan murid baik yang berupa perhatian, pengarahan, bimbingan pembelajaran, dan monitoring menjadi suatu proses akan berlangsung secara bervariasi dan terus menerus terutama dalam PKRdengan satu ruangan.

d.      Pemanfaatan sumber belajar yang efisien

Kita menyadari bahwa disekolah dasar terutama dipedesaan sumber belajar tertulis dirasakan sangat kurang. Banyak sekali SD yang tidak memiliki perpustakaan sekolah. Malah dalam beberapa kasus hanya terdapat suatu eksemplar buku pelajaran untuk 1 kelas.

2. Pola Dasar PKR

Dilihat dari pengorganisasian mata pelajaran, kelas atau rombongan belajar dan ruangan terdapat beberapa pola dasar PPKR sbb :

1.      Model PKR 211       : Dua kelas, satu mata pelajaran, satu ruangan

2.      Model PKR 221       : Dua kelas, dua mata pelajaran, satu ruangan

3.      Model PKR 311       : Tiga kelas , satu mata pelajaran, satu ruangan

4.      Model PKR 321       : Tiga kelas, dua mata pelajaran, satu ruangan

5.      Model PKR 322       : Tiga kelas, dua mata pelajaran, dua ruangan

6.      Model PKR 333       : Tiga kelas, tiga mata pelajaran, tiga ruangan

7.      Model PKR 222       : Dua kelas, Dua mata pelajaran, dua ruangan

8.      Model PKR 111       : Satu kelas, satu mata pelajaran dengan dua atau tiga topik berjenjang, satu ruangan.

Didalam menerapkan pola dasar PPKR selain model PPKR III, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sbb :

a.          Kelas yang dapat dirangkap dalam satu ruangan adalah kelas I, II, III atau kelas IV, V, VI  atau kelas I,II atau III,IV. Kelas I, II sebaiknya tidak dirangkap dalam satu ruangan dalam kelas dengan kelas IV, V, VI karena alasan perbedaan usia dan perbedaan lama belajar.

b.      Mata pelajaran yang menekankan pada keterampilan melafalkan atau bersuara seperti membaca, menyanyi atau bergerak seperti praktek olah raga tidak  boleh dirangkap dengan mata pelajaran yang menekankan menekankan pada proses kognitif seperti matematika, IPA,IPS, PPKN, Bahasa Indonesia.

c.          Perangkapan kelas dalam ruangan lebih dri tiga tidak dianjurkan karena sukar untuk dikelola antara lain guru akan sangat repot mengesak dari kelas kekelas.

B.  Aneka Model Pembelajaran

Sesuai dengan prinsip khusus PKR seperti dibahas pada bagian A bab ini, pelaksanaan PKR memerlukan penerapan berbagai model pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa. Mengenai model tersebut, Winataputra (1997) mengadaptasi beberapa model tercakup dalam dua kelompok ::

1. Model Proses Belajar Arahan Sendiri

2.      Model Proses Belajar Melalui Kerjasama yang Meliputi :

a.       model olah pikir sejoli (MOPS)

b.      model olah pikir (MOPB)

c.       model konsultasi intra kelompok (MKIK)

d.      model tuturial teman sebaya (MTTS)

e.       model tuturoial litas kelas )MTLK)

f.       model diskusi meja munda (MDMB)

g.      model tugas, diskusi dan resitasi (MTDR)

h.      model aktifitas tugas terbuka/tertutup (MATT)

Untuk masing-masing model akan disajikan langkah dan saran penggunaan rangka PKR sbb :

Proses Belajar Arahan Sendiri (PBAS)

Deskripsi

Model PBAS merupakan suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Dalam model ini guru berperang sebagai pemberi kemudahan belajar/facilitator of learning.

Langkah-langkah

Kegiatan guru

Kegiatan siswa

1. Menyediakan sumber belajar 2.Memberikan penegasan 3. mengecek kemajuan belajar 4. Memberikan penugasan belajar     lanjut (2) 5. Mengecek kemajuan Belajar (2) 6. Mengevaluasi hasil belajar siswa

·         Penyeleksian -          Menemukan informasi -          Membuat catatan -          Mengekspresikan ide pokok ·         Pemahaman -          Melihat bahan lebih awal -          Menggunalkan isyarat -          Mencari sumber bahan ·         penguatan inagatan -          Mengkaji ulang bahan -          Mengingat butir penting -          Mengetes sendiri -          Merancang acar belajar sendiri ·         Penjabaran lanjutan -          Bertanya -          Membentuk citra sendiri -          Menarik analogi dan metapora ·         Pengintegrasian -          Mengungkapkan sendiri -          Membuat ilustrasi -          Menggunakan banyak sumber -          Mengaitkan dengan pengetahuan -          Menjawab permasalahn sendiri ·         Pengecekan -          mengecek apa yang telah dikuasai -          menayadari kekuatan dan kelemahannya

Saran penggunaan

Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan  secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengelolah informasi atas dorongan belajar dari dalam diri. Artinya tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah dari orang lain. Walaupun demikian karena model ini akan diterapkan di SD, arahan dari guru masih tetap diperlukan.

Proses Belajar melalui Kerja sama (PBMKS) terdiri dari model – model sbagai berikut :

Model Olah Pikir Sejoli (MOPS)

Deskripsi

Model Olah pikir sejoli merupakan kerangka kegiatan belajar secara berpasangan. Setiap pasang siswa ditugasi untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama dibawah kontrol guru.

Langkah-langkah

Model OPS memiliki langkah-langkah sbb :

Tahap 1           : Siswa menyimak pertanyaan diajukan guru

Tahap 2           : Semua murid diberikan waktu berfikir untuk menjawab pertanyaan

Tahap 3           : Guru memberikan isyarat mendiskusikan jawaban kepada teman 

                          sebangkunya kemudian merumuskan jawaban tsb

Tahap 4           : Masing-masing pasangan diminta pendapatnya dalam menjawab

                          pertanyaan diajukan oleh gurunya.

Saran penggunaan

Model ini menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahan. Tahap pertama dan kedua memahami komunikasi satu arah (guru-murid) dengan respon dalam bentuk komunikasi dalam diri atau intrapersonal. Tahap ketiga mewadahi komunkasi timbal balik dalam kelompok kecil sebagai persiapan komunikasi banyak arah dalam diskusi kelas pada tahap ke empat.

Model Olah Pikir Berebut (MOPB)

Deskripsi

MOPB merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berfikir menyebar secara dialogis.

Langkah-langkah :

Tahap 1           : Guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban

Tahap 2           : Sisw secara perseorangan berfikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan

Saran penggunaan

Model ini termasuk kedalam proses curah pendapat atau yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar yakni pertanyaan yang menuntut banyak  jawaban yang bervariasi. Pola PKR yang cocok sebagai arena penerapan pola satu atau lebih dari satu kelas dalam satu ruangan untuk satu atau lebih dari 1 mata pelajaran yang mempunyai topik umum yang ditata dengan penggugusan topik dan subtopik.

Model Konsultasi Intra Kelompok (MKIK)

Deskripsi

MKIK merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar tersedia.

Langkah-langkah

Tahap 1           : Siswa diminta menyiapkan alat tulis

Tahap 2           : Seorang siswa diminta membacakan pertanyaan pertama dari pertanyaan yang telah disiapkan gurunya

Tahap 3           : Semua siswa mencari jawaban dari buku yang tersedia

Tahap 4           : Siswa yang duduk disebelah kiri merupakan pembaca pertanyaan, kemudian ditugaskan mengecek apakah pertanayan yang diajukan mengerti oleh setiap kelompok

Tahap 5           : Bila tercapai kesepakatan dalam pertanyaan tersebut maka semua murid mengambil pena dan menjawab pertanyaan

Tahap 6           : Selanjutnya mengikuti urutan langkah 1 sampai 5 meneruskan kegiatan untuk pertanyaan ke 2 dst.

Saran penggunaan

Model ini dapat diterapkan dalam kelas PKR baik yang dilakukan dalam satu atau lebih dari satu mata pelajaran. Yang perlu dicatat ialah pengelompokkan murid sebaiknya menurut kelas. Mungkin cocoknya di kelas IV ke atas.

Model Tutorial Teman Sebaya (MTTS)

MTTS merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan suatu kegiata.

Langkah-langkah

Tahap 1           : Pilihlah siswa yang memiliki kemampuan rata-rata

Tahap 2           : Berikan tugas khusus untuk membantu temannya

Tahap 3           : guru selalu memantau prose saling membantu tersebut

Tahap 4           : Berikan penguatan kedua belah pihak

Saran penggunaan

Mulailah dengan tujuan yang jelas

Jelaskan tujuan kepada seluruh siswa

Siapkan bahan dan sumber belajar

Gunkan cara praktis

Hindari kegiatan pengulangan yang dilakukan oleh guru

Pusatkan kegiatan tutorial pd keterampilan berfikir

Berikan latihan singkat dan memantau setiap proses belajarnya.

Model Tutorial Lintas Kelas (MTLK)

Deskripsi

MTLK merupakan kerangka kegiatanbelajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami mengerjakan tugas

Langkah-langkah

Pilihlah siswa yang memiliki diatas rata-rata

berikan tugas khusus untuk membantu adiknya

guru selalu memantau proses saling membantu

berikan penguatan kepada kedua belah pihak

saran penggunaan

MTLK digunaka secara lintas kelas. Murid kelas yang lebih tinggi misalnya murid kelas VI yang pandai ditugasi untuk membantu kelompok kelas dibawahnya.

Model Diskusi Meja Bundar (MDMB)

Deskripsi

MDMB merupakan kerangka kegiatan belajar siswa yang bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur

Langkah-langkah

siswa dibagi dalam kelompok kecil 3-4 orang

guru mengajukan pertanyaan baik lisan/tertulis

selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok

selama prose berlangsung guru sebagai pemonitor, pemberi kemudahan dan manager kelas

saran penggunaan

MDMB bertujuan mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok

Model Tugas Diskusi-Resitasi(MTDR)

Deskripsi

MTDR merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dalam rangkain kegiatan dalam melaksanakan tugas mendiskusikan tugas dan melaporkan hasil pengerjaan tugas.

Langkah-langkah

Pemberian tugas dari guru

pelaksanaan diskusi kelompok siswa

pelaporan hasil diskusi siswa

Saran Penggunaan

MTDR merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Cocok digunaka kelas IV keatas. Tujuannya pada pengembangan keterampilan akademis melalui situasi kerjasama.

Model Aktifitas Tugas Tertutup (MATTU) dan Aktivitas Tugas Terbuka (MATTA)

Deskripsi

Model diata merupakan kerangka kegiatan belajar melalui pemberian tugas kepada siswa secara terarah pada satu jawaban atau banayk jawaban.

Langkah-langkah

MATTA Dan MATTU meruapakn model pemberian tugas. Yang khas kedua model ini sifat isi tugasnya.

Saran penggunaan

Dalam kelas PKR model ini lebih tepat digunakan di kelas IV ke atas. Peran guru sebagai nara sumber dan manager kelas.

C.    Bagaimana memelihara suasana Belajar

Dari pengalaman yang kita ketahui bahwa situasi ruangan tempat pembelajaran kelas rangkap berlang sung akan berbeda dngan situasidari pembelajaran kelas tunggal. Yang membedakan kelas PKR aalah keragaman kelasPKR, yang dimksud keragaman aalah sbb :

·         kelompok siswa daru 2 kelas atau lebih

·         satu /lebih dari satu mata pelajaran

·         satu atau lebih dari satu topik yang dibahas

·         satu / lebih dari model belajar yang digunakan

·         satu/lebih dari satu ruangan belajar

BAB III

PENUTUP

A.          Kesimpulan

Prinsip PKR adalah ketentuan-ketentuan umum khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. PKR seperti pembelajaran [ada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum baik bersifat psikologis pedagogis maupun didaktik-metodik.

Sesuai dengan prinsip khusus PKR seperti dibahas pada bagian A bab ini, pelaksanaan PKR memerlukan penerapan berbagai model pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa. Mengenai model tersebut, Winataputra (1997) mengadaptasi beberapa model tercakup dalam dua kelompok ::

·         Model Proses Belajar Arahan Sendiri

• Model Proses Belajar Melalui Kerjasama yang Meliputi :

a.       model olah pikir sejoli (MOPS)

b.      model olah pikir (MOPB)

c.       model konsultasi intra kelompok (MKIK)

d.      model tuturial teman sebaya (MTTS)

e.       model tuturoial litas kelas )MTLK)

f.       model diskusi meja munda (MDMB)

g.      model tugas, diskusi dan resitasi (MTDR)

h.      model aktifitas tugas terbuka/tertutup (MATT)

Dari pengalaman yang kita ketahui bahwa situasi ruangan tempat pembelajaran kelas rangkap berlang sung akan berbeda dngan situasidari pembelajaran kelas tunggal. Yang membedakan kelas PKR aalah keragaman kelasPKR, yang dimaksud keragaman aalah sbb :

·         kelompok siswa dari 2 kelas atau lebih

·         satu /lebih dari satu mata pelajaran

·         satu atau lebih dari satu topik yang dibahas

·         satu / lebih dari model belajar yang digunakan

·         satu/lebih dari satu ruangan belajar

B.           Saran

kami dari kelompok VI mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan mahasiswa khususnya FKIP PGSD yang bersifat membangun . Semoga makalah ini dapat dijadikan acuan dalam pengembang dunia pendidikan .Wassalam

DAFTAR PUSTAKA

1.         Tim Dosen. Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR). 2009. UMM : Makassar

MAKALAH

HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF

 

DISUSUN OLEH :

Firmansyah, S.Pd

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKOLAH DASAR NEGERI 120 BERRU

KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

SULAWESI SELATAN

2013

Makalah

HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF

NAMA GURU     : FIRMANSYAH, S.Pd

NIP                       : 19861210 201001 1 019

Disahkan Oleh:          

Pengawas TK/SD Wil. V                                          Kepala SDN. 120 Berru

MUHAMMAD TAHIR, S.Pd                                  HADDA,S.Pd

Nip. 19670603 198808 1 002                                     Nip.19651231 198803 1 136

Mengesahkan,

Kepala UPT Dikmudora

Kec. Lilirilau Kab. Soppeng

H. MAHMUDDIN, S.Pd

     Nip. 19610307 198203 1 012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat limpahan rahmat dan karunia –Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini sesui dengan batas waktu yang ditentukan

Taklupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, dalam penulisan makalah ini belum sepenuhnya sempurna . maka dari itu dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan pada para pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, kami mengharapkan semoga makalah ini bermampaat bagi pembaca.

“WASSALAM”

                                                                                                     PENYUSUN

                                                                                                                                                                        FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………             i

DAFTAR ISI………………………………………………………….                        ii

BAB I . PENDAHULUAN

A.    Latar belakang ………………………...…………………………             1

B.     Rumusan masalah…………………………………………..........              4

BAB II. PEMBAHASAN

A.    Pengertian Wakaf/ Hukum wakaf ……………………………….             1

B.     Syarat dan Rukun Wakaf ………...…………………………….               5

C.     Harta yang di Wakafkan ………………………………………..               7

D.    Pelaksanaan Wakaf di Indonesia……………………………….                11

E.     Mengganti Barang Wakaf

F.      Hikmah dan Manfaat Wakaf ……...…………………………….              13

BAB III. PENUTUP

A.    Kesimpulan……………………………………………………..                15

B.     Saran …………………………………………………..……….                16

        DAFTAR PUSTAKA ……………….………………………………              17

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistim hukum yang mendasarkan pada ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Mengatur seluruh kehidupan alam seisinya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya manusia dapat memiliki harta, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak. Harta adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada manusia yang dikehendaki-NYA. Harta yang dimiliki oleh umat Islam sebagian adalah hak dari manusia yang lemah. Oleh karena  itu Islam mengajarkan memberikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta yang dimiliki untuk kepentingan agama.

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga wakaf sudah dikenal sejak lama. Menurut Hazairin wakaf merupakan suatu perbuatan hukum rangkap.

Perkembangan di Indonesia wakaf yang ada mengalami penyimpangan baik peruntukan, maupun pengurusan sehingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli waris dari wakif dan  atau ahli waris nadzir. Hal ini mendorong terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Untuk mengetahui lagi tentang masalah wakaf, rukun, syaratnya dan landasan  kami dari kelompok III membahas tuntas dari makalah ini

B.     Rumusan Masalah

        Dari Latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahnnya adalah sbb :

1.      Bagaimana Hukum wakaf mengenai pandangan Islam ?

2.      Bagaimana rukun dan syarat wakaf dalam pandangan Islam ?

3.      Bagaimana bentuk harta yang bisa di wakafkan ?

4.      Bagaimana bentuk pelaksanaan wakaf di Indonesia ?

5.      Bagaimana hikmah dan manfaat wakaf ?

BAB II

PEMBAHASAN

HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF

1.  Pengertian dan Hukum Wakaf

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syarak, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain:

Pengertian wakaf menurut mazhab syafi’i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta’alaa

Pengertian wakaf menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta’alaa, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual ayau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri

Pengertian wakaf menurut mazhab maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat

Pengertian wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, mislanya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadits:

اِذَا مَاتَ ابْنَ ادَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atu anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim)\

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi rukun dan syaratnya wakaf. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada akan adanya wakaf. Apabila tidak ada salah satu dari rukun maka wakaf tidak akan pernah ada. Keberadaan rukun bersifat kumulatif artinya tidak ada salah satu dari rukun berakibat wakaf tidak sah.

Rukun wakaf ada empat, yaitu :

1.      Ada orang yang berwakaf (wakif).

2.      Ada sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (mauquf).

3.      Ada tempat kemana diwakafkan harta itu (al mauquf alaihi).

4.      Ada aqad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si

      wakif  kepada orang atau tempat berwakaf.

Sedangkan syarat wakaf adalah :

1.      wakaf itu mesti berkekalan dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu jangka waktu.

2.      wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.

3.      hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.[1]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhinya empat rukun secara kumulatif yaitu adanya wakif, nadzir, obyek wakaf (harta) dan akad wakaf. Sedangkan untuk syarat adanya wakaf yaitu wakaf harus dilakukan selama-lamanya, secara tunai dan terang

Seorang yang akan berwakaf  haruslah atas kehendaknya sendiri dan benar-benar merupakan niatnya untuk melakukan ibadah atas nama Allah atau hanya mengharap keridhoan Allah semata. Atas setiap manusia yang menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah  untuk kebaikan , maka Allah berjanji akan membalas perbuatan itu berlipat-lipat.

3.  Harta yang Diwakafkan

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya:

1. sebidang tanah
2. pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya
3. bangunan masjid, madrasah, atau jembatan

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat. Hadits nabi SAW:

اِذَا مَاتَ ابْنَ ادَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atu anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihatsekarang ini diantaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushala (surau), madrasah, pondok pesantren, panti asuhan dan sebaginya hampir semuanya berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, madrasah, dan pondok-pondok pesantren yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari hasil tanah wakaf.

Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat.

4. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Landasan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelasanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik

Tata Cara Perwakafan Tanah Milik

Calon wakif dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang dihadapan Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadir yang telah disyahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat

Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadir dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi

Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa

ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf, PPAIW membuat Ata Ikrar Wakaf Tanah

Surat yang Harus Dibawa dan Diserahkan oleh Wakif kepada PPAIW sebelum Pelaksananaan Ikrar Wakaf

Calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut.

1. <sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah (model E)
2. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan
3. Izin dari Bupati atau Walikota c.q. Kepala Subdit Agraria Setempat

Hak dan Kewajiban Nadir

Nadir adalah kelompok atau bandan hukum Indonesia yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

Hak Nadir

1. Nadir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya. Dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 % ari hasil bersih tanah wakaf
2. Nadir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya.

Kewajiban Nadir

Kewajiban nadir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:

1. menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
2. memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya
3. menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.

5.  Mengganti Barang Wakaf

Prinsip-prinsip wakaf diatas adalah pemilikan terhadap manfaat suatu barang. Barang asalnya tetap, tidak boleh diberikan, dijual atau dibagikan. Barang yang diwakafkan tidak boleh diganti atau dijual. Persoalannya akan jadi lain jika barang wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan memperhitungkan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. Artinya, hasil jualnya dibelikan gantinya. Dalam keadaan demikian , mengganti barang wakaf dibolehkan. Sebab dengan cara demikian, barang yang sudah rusak tadi tetap dapat dimanfaatkan dan tujuan wakaf semula tetap dapat diteruskan, yaitu memanfaatkan barang yang diwakafkan tadi.

Sayyidina Umar r.a. pernah memindahkan masjid wakah di Kuffah ke tempat lain menjadi masjid yang baru dan lokasi bekas masjid yang lama dijadikan pasar. Masjid yang baru tetap dapat dimanfaatkan. Juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tujuan pokok wakaf adalah kemaslahatan. Maka mengganti barang wakaf tanpa menghilangkan tujuannya tetap dapat dibenarkan menurut inti dan tujuan hukumnya.

Pengaturan Wakaf

Tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya ada dan berjalan. Misalnya nadir atau pemelihara barang wakaf. Wakaf yang diserahkan kepada badan hukum biasanya tidak mengalami kesulitan. Karena mekanisme kerja, susunan personalia, dan program kerja telah disiapkan secara matang oleh yayasan penanggung jawabnya.

Pengaturan wakaf ini sudah barang tentu berbeda-beda antara masing-masing orang yang mewakafkannya meskipun tujuan utamanya sama, yaitu demi kemaslahatan umum. Penyerahan wakaf secara tertulis diatas materai atau denagn akta notaris adalah cara yang terbaik pengaturan wakaf. Dengan cara demikian, kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari tujuan wakaf semula mudah dikontrol dan diselesaikan. Apalagi jika wakaf itu diterima dan dikelola oleh yayasan-yayasan yang telah bonafide dan profesional, kemungkinan penyelewengan akan lebih kecil.

6.   Hikmah dan Manfaat Wakaf

Hikmah wakaf adalah sebagai berikut:

1.      Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Firman Allah SWT:

Ddialam Al-Qur’an surat Al Hajj ayat 77

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS Al Hajj : 77)

2.    Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas

Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin. Mengenai hal ini, rasulullad SAW bersabda dalam salah satu haditsnya:

مَنْ لاَ يَهْتَمَّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مْنِّى (الحديث)

Artinya: “Barangsiap yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku.” (Al Hadits)

3.   Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini.

مَصَالِحِ الْعَامِّ مُقَدَّمُ عَلى مَصَالِحِ الْجَاصِّ

Artinya: “Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah:

1. dapat menghilangkan kebodohan
2. dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan
3. dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial
4. dapat memajukan atau menyejahterakan umat

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pengertian wakaf menurut mazhab syafi’i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta’alaa

Rukun wakaf ada empat, yaitu :

·         Ada orang yang berwakaf (wakif).

·         Ada sesuatu atau harta yang akan diwakafkan (mauquf).

·         Ada tempat kemana diwakafkan harta itu (al mauquf alaihi).

·         Ada aqad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si

      wakif  kepada orang atau tempat berwakaf.

Sedangkan syarat wakaf adalah :

4.      wakaf itu mesti berkekalan dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu jangka waktu.

5.      wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.

6.      hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.[2]

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah:

5. dapat menghilangkan kebodohan
6. dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan
7. dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial
8. dapat memajukan atau menyejahterakan umat

B.     Saran

Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan guru yang bersifat membangun . Semoga makalah ini dapat dijadikan acuan dalam pengembang dunia pendidikan Wassalam

DAFTAR PUSTAKA

Bustaman Ismail. 2008. Hukum Islam Tentang Wakaf, Infaq, dan Haji. Geoogle

Abdurrahman, 1990, Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adijani al-Alabij,1992, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek, Rajawali Pers, Jakarta.

---